Penulis : Harry Yulianto, Dosen STIE YPUP Makassar
Indonensia Vox, Opini – Indeks literasi keuangan syariah Indonesia pada 2026 tercatat 43,07 persen, sementara indeks inklusi keuangannya hanya 13,24 persen (OJK, 2026). Angka itu menunjukkan bahwa masyarakat cukup tahu tentang ekonomi syariah, tetapi belum tentu terlayani oleh lembaga keuangan syariah.
Di Kota Makassar, jarak antara literasi dan inklusi ini menjadi pekerjaan rumah bersama: MES, kampus, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu bergerak dari sekadar sosialisasi menuju akses nyata. Tulisan ini menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan menaikkan literasi semata, melainkan memastikan literasi berujung pada akses dan inklusi yang nyata.
Literasi ekonomi syariah penting, tetapi belum cukup. Makassar perlu memastikan masyarakat tidak hanya memahami prinsip syariah, tetapi juga memiliki akses nyata ke lembaga keuangan, pembiayaan, UMKM halal, dan instrumen sosial-keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Literasi Bukan Titik Henti
Literasi ekonomi syariah bukan hanya kemampuan menyebut nama produk bank syariah. Akan tetapi, literasi menuntut pemahaman atas prinsip keadilan, akad, pembagian risiko, serta larangan riba, gharar, dan maysir.
Kerangka Islamic Sustainable Financial Literacy (ISFL) yang diintegrasikan dengan Maqashid Syariah menegaskan bahwa literasi memiliki dimensi kognitif, afektif, perilaku, dan sosio-ekologis sekaligus (Wahyuni et al., 2026). Artinya, literasi yang berhenti pada aspek teknis tidak cukup, tetapi ia harus menyentuh dimensi etis dan sosial agar mampu mendorong inklusi yang berkeadilan.
Kajian Hidayat dan Diana (2024) pada konsumen Muslim menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memperkuat sikap dan niat terhadap pembiayaan syariah. Namun, inklusi tanpa literasi juga berisiko: masyarakat masuk ke produk syariah tanpa memahami akad dan risikonya.
Literasi adalah langkah pertama yang harus dilanjutkan, bukan akhir yang membatasi. Tanpa literasi yang memadai, inklusi hanya akan menjadi konsumsi tanpa pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, literasi yang tumbuh tanpa akses juga akan berhenti sebagai pengetahuan yang tidak mengubah kesejahteraan.
Kesenjangan Literasi dan Inklusi
Persoalan mendasarnya bukan hanya ketidaktahuan, melainkan jarak antara pengetahuan dan akses. Data SNLIK 2026 (OJK, 2026) menegaskan jarak itu: literasi 43,07 persen, inklusi 13,24 persen. Selisih hampir 30 poin itu menunjukkan bahwa pengetahuan belum otomatis berubah menjadi akses dan partisipasi ekonomi.
Angka itu memperlihatkan bahwa masyarakat cukup tahu, tetapi belum tentu terlayani. Di sinilah Theory of Planned Behavior (TPB) dari Ajzen (1991) relevan: niat dan perilaku adopsi keuangan syariah ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dengan kata lain, literasi saja tidak cukup jika sikap dan norma sosial tidak mendukung, serta jika kontrol perilaku (akses pada pembiayaan, informasi, dan administrasi yang ramah) tetap terbatas.
Studi Aminnuddin dan Amin (2026) pada 2.071 Muslim Melayu Malaysia menunjukkan TPB dan literasi keuangan Islam bersama-sama menjelaskan adopsi bank syariah, dengan TPB menyumbang varians niat dan perilaku yang signifikan. Temuan itu menegaskan bahwa literasi bukan variabel pasif, melainkan pintu masuk perilaku ekonomi.
Pelaku UMKM di Makassar sering terkendala jaminan, administrasi, dan informasi produk yang tidak ramah usaha kecil. Kendala itu memengaruhi persepsi kontrol perilaku. Semakin lemah persepsi kontrol itu, semakin kecil pula kemungkinan UMKM berniat dan mampu mengakses pembiayaan syariah.
Ketersediaan jaminan menjadi hambatan karena sebagian besar UMKM tidak memiliki agunan yang cukup, sementara kurangnya legalitas dan administrasi yang teratur juga mempersulit akses pembiayaan (Kara, 2013). Kajian Alyaditha et al. (2026) di Kota Makassar mengindikasikan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan informasi, serta proses administrasi pembiayaan dan sertifikasi halal masih menjadi kendala nyata. Inklusi berarti masyarakat bukan hanya tahu, tetapi bisa masuk, terlayani, dan merasakan manfaat.
Landasan Etis: Sosialisme Islam dan Keadilan
Persoalan inklusi ekonomi syariah bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan keadilan sosial yang telah lama menjadi pergulatan pemikiran Islam. Ali Shariati, sosiolog Iran, merumuskan Islam sebagai ideologi pembebasan yang bersumber dari tauhid sebagai fondasi perlawanan terhadap penindasan (Nugroho & Surwandano, 2017). Ia memadukan tauhid sebagai dasar pembebasan dengan kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme negara yang menindas (Pribadi, 2023).
Bagi Ali Shariati, tauhid bukan hanya keyakinan teologis, melainkan kekuatan pembebas yang menolak segala bentuk penindasan ekonomi. Inklusi keuangan syariah pun bukan proyek elitis, melainkan ikhtiar pembebasan bagi mereka yang selama ini tidak memiliki akses ekonomi.
Di Nusantara, H.O.S. Tjokroaminoto merumuskan sosialisme Islam yang berakar pada Al-Qur’an dan Sunnah, bukan pada materialisme Marxis (Usman, 2019). Ia menekankan keadilan, kesetaraan, persaudaraan, dan tanggung jawab moral, bukan perjuangan kelas, sebagai fondasi tata kelola ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan komunal (Badarussyamsi et al., 2023).
Tjokroaminoto mengakui kepemilikan pribadi, tetapi menetapkan batas etis: selama tidak melebihi kebutuhan dan tidak diperoleh secara zalim, serta mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (Usman, 2019). Gagasan ini sejalan dengan semangat inklusi yang tidak meniadakan pasar, tetapi memastikan pasar bekerja untuk semua.
Pada hakikatnya, literasi dan inklusi keuangan syariah bukan sekadar urusan teknis lembaga keuangan. Ia adalah kelanjutan dari pergulatan panjang Islam untuk mewujudkan keadilan distribusi, sebagaimana ditegaskan Ali Shariati dan Tjokroaminoto jauh sebelum istilah “inklusi keuangan” menjadi jargon pembangunan.
Momentum Kolaborasi Multipihak Makassar
Di titik inilah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Makassar dapat mengambil peran sebagai katalis. Kolaborasi perlu melibatkan kampus, pemerintah kota, lembaga keuangan syariah, ormas Islam, masjid, lembaga zakat, dan pelaku UMKM. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi agar program ekonomi syariah tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Kampus dapat menyumbang riset terapan, pelatihan, dan pendampingan; pemerintah memfasilitasi regulasi dan integrasi program. Studi Menne et al. (2023) terhadap 350 pelaku UMKM menemukan bahwa penguatan ekonomi syariah ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, peran lembaga keuangan syariah, dan dukungan pemerintah, dengan koefisien determinasi 71,6 persen. Temuan itu menegaskan bahwa penguatan ekonomi syariah tidak bisa hanya bertumpu pada satu aktor saja, melainkan pada sinergi antara SDM, lembaga keuangan, dan pemerintah.
Temuan itu sejalan dengan teori modal sosial yang dikembangkan Putnam (1993), yang menempatkan jaringan, norma, dan kepercayaan sebagai perekat kerja sama untuk keuntungan bersama, sedangkan Coleman (1988) menambahkan bahwa kepercayaan adalah fondasi modal sosial. Bourdieu (1986) menegaskan bahwa modal sosial adalah akumulasi sumber daya yang dapat diakses melalui jaringan hubungan sosial, dan Makassar memiliki modal sosial-keagamaan yang kuat untuk merajut simpul-simpul kolaborasi tersebut.
Ekonomi syariah tidak dapat dibangun oleh satu lembaga saja; ia memerlukan simpul kolaborasi. Kolaborasi bukan pilihan retoris, melainkan keniscayaan empiris. Karena itu, keberhasilan ekonomi syariah di Makassar akan sangat bergantung pada kemampuan semua pihak merawat kepercayaan dan bekerja dalam kerangka peran yang terukur.
Empat Agenda Inklusi Ekonomi Syariah
Keempat agenda ini bukan daftar keinginan, melainkan langkah operasional untuk menutup kesenjangan literasi dan inklusi secara terukur. Setiap agenda dirancang saling menopang, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan berhenti sebagai dokumen kebijakan.
Pertama, pendidikan dan kampanye berkelanjutan di kampus, sekolah, masjid, dan media sosial dengan bahasa sederhana dan contoh nyata. Literasi yang berulang dan kontekstual diperlukan agar prinsip syariah tidak berhenti sebagai pengetahuan abstrak.
Kedua, pendampingan UMKM halal dan pembiayaan inklusif yang ramah usaha kecil. Kajian Bachtiar et al. (2021) pada pelaku UMKM menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan teknologi finansial syariah berhubungan positif dengan inklusi keuangan. Proses administrasi yang kompleks dan persyaratan dokumen yang membingungkan juga perlu disederhanakan agar UMKM benar-benar dapat mengakses pembiayaan (Alyaditha et al., 2026).
Ketiga, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif dan transparan untuk pemberdayaan, bukan sekadar konsumsi sesaat. Di sinilah Maqashid Syariah berfungsi sebagai landasan tujuan yang menjawab “untuk apa” inklusi dibangun, yakni keadilan distribusi dan kesejahteraan bersama.
Keempat, digitalisasi dan pendataan agar masyarakat tidak terjebak pinjaman ilegal. Studi Amalia (2025) pada mahasiswa menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan fintech secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan syariah. Karena itu, digitalisasi perlu diiringi literasi yang memadai agar teknologi finansial syariah benar-benar memperluas akses, bukan justru membuka celah bagi pinjaman ilegal.
Wujud nyata inklusi ekonomi syariah terlihat ketika UMKM naik kelas, akses pembiayaan terbuka, dan dana sosial-keagamaan menggerakkan kesejahteraan. Hal ini bukan hanya cita-cita semata, melainkan ukuran keberhasilan yang dapat diuji secara praktis dan akademis.
Ta‘awun dengan Peran yang Jelas
Kejelasan peran menjadi prasyarat agar kolaborasi tersebut berjalan efektif dalam semangat ta‘awun, yakni saling menolong dan melengkapi dalam kebaikan, bukan saling melempar tanggung jawab. MES berperan sebagai koordinator, advokat, dan penyambung kepentingan antarlembaga. Kampus mengemban riset, pelatihan, dan pengabdian masyarakat. Keduanya perlu bekerja dalam satu kerangka kolaborasi agar program literasi dan pendampingan tidak berjalan parsial.
Pemerintah kota menyediakan regulasi dan fasilitasi program. Lembaga keuangan syariah dituntut menghadirkan produk inklusif dan sosialisasi yang jujur. Sinergi keduanya diperlukan agar regulasi tidak berhenti di atas kertas dan produk inklusif benar-benar menjangkau masyarakat kecil.
Ormas dan masjid menjadi jembatan budaya-keagamaan kepada masyarakat. Kerangka I-SIP (Inclusion, Stability, Integrity, Protection) menjelaskan bahwa inklusi keuangan harus dijaga keseimbangannya dengan stabilitas, integritas, dan perlindungan konsumen (Tomilova & Valenzuela, 2018). Artinya, perluasan akses tidak boleh mengorbankan stabilitas lembaga, integritas pasar, dan perlindungan nasabah.
Pembagian peran dalam kolaborasi mesti tegas, bukan sekadar foto bersama. Tanpa pembagian peran yang tegas, kolaborasi hanya akan berhenti pada seremonial. Setiap lembaga perlu memiliki mandat, indikator, dan mekanisme evaluasi yang jelas agar kolaborasi berjalan terukur dan berkelanjutan.
Ukur dengan Dampak, Bukan Seremoni
Tantangan terbesarnya adalah koordinasi yang lemah, program seremonial, keterbatasan SDM, dan rendahnya kepercayaan. Keberhasilan perlu diukur dengan indikator sederhana: jumlah UMKM terliterasi, akses pembiayaan yang terbuka, dan partisipasi masyarakat yang meningkat.
Transparansi dan keberlanjutan program menjadi syarat kepercayaan. Ekonomi syariah perlu diukur dengan manfaat, bukan dengan acara. Keberhasilan tidak berhenti pada laporan kegiatan, tetapi tampak pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Literasi yang Berujung Keadilan
Jika literasi berhenti pada seminar dan inklusi hanya menjadi jargon, untuk siapa sebenarnya ekonomi syariah Kota Makassar dibangun? Karena itu, pekerjaan rumah terbesarnya bukan menaikkan angka literasi, melainkan memastikan literasi berujung pada inklusi dan keadilan. Dengan begitu, setiap langkah literasi mesti diarahkan pada terbukanya akses, dan setiap perluasan akses mesti diukur dari sejauh mana ia menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hasyr ayat 7: “…agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…”. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan distribusi adalah ruh ekonomi syariah. Prinsip itu menuntut langkah nyata: kebijakan dan akses ekonomi harus diarahkan pada pemerataan manfaat, bukan sekadar pengakuan normatif.
MES Kota Makassar, kampus, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu bergerak bersama agar setiap warga terlibat dan merasakan manfaatnya. Inklusi bukan hanya kebijakan ekonomi, melainkan amanah agar kebijakan dan akses ekonomi berpihak pada mustadh‘afin, yakni mereka yang selama ini tersisih.
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap resmi STIE YPUP Makassar maupun MES Kota Makassar.
Komentar