Penulis : Harry Yulianto, Wakil Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan
Indonesia Vox, Opini – Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menutup ruang anggapan bahwa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanyalah perkara kecil. Kini, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis, 12 November 2026, yang tersisa bukan lagi proses Hak Menyatakan Pendapat, melainkan pertanyaan yang lebih mendasar: apa arti integritas dan legitimasi kepemimpinan yang berdiri di atas selembar dokumen yang dipersoalkan?
Legitimasi bukan hanya legalitas formal. Legitimasi menyangkut keyakinan publik bahwa pemimpin memenuhi standar integritas yang berlaku.
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan 6 Oktober 2026 berakhir dengan amar “tidak dapat diterima”. Sejumlah pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan peserta Pilpres.
Meski permohonan tidak dapat diterima, dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan. Gibran dinilai tidak memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan tamat SMA.
Mahkamah Agung (MA) kemudian memperkuat persoalan itu melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputuskan pada 30 Oktober 2026. MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan tersebut. Putusan ini menutup ruang dugaan bahwa persoalan ijazah hanyalah perkara kecil.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kedua putusan telah final. Menurutnya, langkah membuktikan di PTUN tidak relevan karena putusan MA sudah final dan materi yang dipersoalkan sama, sebagaimana dilansir Kompas.com dari keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dua putusan itu bukan hanya temuan teknis yuridis, melainkan pintu masuk untuk membaca bagaimana integritas publik diuji dan mengapa legitimasi kepemimpinan terus digugat.
Ijazah sebagai Penanda Integritas Publik
Max Weber dalam Wirtschaft und Gesellschaft (1922; edisi Inggris Economy and Society, 1978) menjelaskan bahwa legitimasi legal-rasional bersandar pada kepercayaan publik terhadap legalitas aturan dan prosedur. Namun, kepatuhan formal pada prosedur tidak otomatis melahirkan keyakinan bahwa kekuasaan itu layak dipercaya.
Ijazah bukan hanya dokumen administratif, melainkan bagian dari “moral person” yang dikonseptualisasikan Treviño, Hartman, dan Brown (2000): dimensi kepemimpinan yang membuat publik menilai seorang pemimpin sebagai pribadi jujur dan layak dipercaya, bukan hanya sebagai pejabat yang sah secara prosedural.
Ketika integritas pada dimensi itu dipersoalkan, yang goyah bukan hanya kredibilitas individu. Yang ikut retak adalah keyakinan bahwa standar integritas benar-benar berlaku bagi mereka yang memegang kekuasaan.
Kualifikasi pendidikan pejabat publik bukan sekadar formalitas yang bisa diabaikan, melainkan bagian dari kontrak moral antara pemimpin dan rakyat yang menuntut kompetensi serta kejujuran. Putusan MK dan MA tidak menciptakan persoalan. Keduanya justru mengonfirmasi bahwa ada standar integritas yang tidak boleh dilangkahi.
Dari HMP ke Pengunduran Diri: Prosedur yang Kehilangan Objek
Di tengah tekanan publik, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sempat bergulir di DPR. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, sebelumnya menyatakan bahwa penggunaan jalur HMP sedang dipertimbangkan dan difinalisasi oleh pihaknya. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, bahkan mengungkapkan bahwa usulan HMP telah ditandatangani oleh lebih dari 100 anggota dewan lintas fraksi, atau mungkin lebih dari angka itu, sehingga desakan tersebut bukan suara sekelompok kecil anggota.
Namun, dinamika berubah cepat. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026, pukul 11.26 WIB, sebagaimana dilansir Media Indonesia (12/11/2026). Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejak penyerahan surat itu, proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden mulai bergulir, dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3 (detikNews, 12/11/2026).
Konsekuensinya, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan, sebagaimana dilansir ANTARA (12/11/2026). Sebelumnya, sedikitnya 120 anggota DPR telah menandatangani usul HMP karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, sebagaimana dilansir Kompas.com (11/11/2026).
Khozin kemudian menegaskan bahwa HMP tidak akan dilanjutkan. Menurutnya, HMP sudah tidak relevan karena persoalannya telah selesai, dan ia berharap polemik ijazah berakhir serta semua pihak kembali fokus pada tugas masing-masing, sebagaimana dilansir detikNews (12/11/2026). Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR menghormati langkah politik Gibran dan akan menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan serta Badan Musyawarah, sebagaimana dilansir RRI.co.id (12/11/2026).
HMP adalah instrumen konstitusional yang sah, dan UU MD3 mengatur bahwa usulan HMP diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR. Tetapi HMP juga ujian. Jika prosesnya berhenti bukan karena pertanggungjawaban yang tuntas, melainkan karena objeknya menghilang, maka yang bertambah bukan penyelesaian, melainkan sinisme publik.
Ada pula pihak yang menilai proses HMP berisiko menjadi alat politik untuk mempercepat pemakzulan. Kritik ini sah dan perlu didengar. Namun, pengunduran diri Gibran membuat pertanyaan tentang integritas publik tidak serta-merta selesai. Pertanyaan itu justru berpindah dari ruang parlemen ke ruang publik: apakah mundurnya seorang wakil presiden karena dokumen pendidikannya dipersoalkan merupakan bentuk pertanggungjawaban etis, atau justru cara menghindari proses konstitusional yang lebih terbuka?
Legitimasi yang Terkikis
Terlepas dari berakhirnya proses HMP, persoalan yang lebih dalam tidak ikut selesai. Survei demi survei menunjukkan erosi kepercayaan yang mengkhawatirkan. SMRC melaporkan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menurun dari 81 persen pada akhir 2025 menjadi sekitar 44,5 persen pada Oktober 2026.
Angka ini tidak otomatis disebabkan isu ijazah. Namun, angka itu menunjukkan iklim kepercayaan yang sedang rapuh.
Polemik ijazah hanyalah gejala dari persoalan yang lebih dalam. Ada persepsi publik tentang konflik kepentingan, melemahnya fungsi pengawasan, dan perasaan bahwa ada perlakuan istimewa bagi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya, sebelumnya menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Menurutnya, konsolidasi politik memang penting, tetapi jangan sampai terlalu lama hingga menggerus kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa DPR harus berani mengambil langkah konstitusional karena bijaksana bukan berarti diam, sebagaimana dilansir BeritaNasional.com dari keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Indrajaya secara eksplisit menyoroti eskalasi political distrust yang tercermin dari ketidakpuasan warga di berbagai daerah. Ia menilai ketidakpuasan itu tidak boleh dianggap remeh dan jangan dibiarkan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar bagi bangsa.
Lebih lanjut, Indrajaya juga mengingatkan agar pengalaman pahit gejolak reformasi 1998 tidak terulang, karena kepercayaan publik tidak bisa dipulihkan hanya dengan pernyataan sikap atau prosedur formal semata. Menurutnya, kepercayaan hanya bisa dibangun kembali melalui transparansi dan akuntabilitas yang konsisten, sehingga mekanisme konstitusional DPR harus dijalankan secara terbuka agar ketidakpastian tidak memicu kegaduhan publik berlarut-larut.
Memulihkan Integritas, Merawat Legitimasi
Ijazah hanyalah pintu masuk. Yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah integritas publik dan legitimasi kepemimpinan yang menyertainya.
Apa pun hasil dari proses pengisian kekosongan Wakil Presiden atau langkah hukum yang mungkin masih ditempuh, pertanyaan pokok tetap sama. Apakah elite politik mampu menunjukkan bahwa standar integritas berlaku sama bagi semua orang, tanpa kecuali?
Kritik terhadap integritas bukan berarti menolak legitimasi pemerintahan secara keseluruhan. Kritik itu justru bagian dari upaya merawat legitimasi, sebab legitimasi yang dibangun di atas standar ganda hanya akan menghasilkan kepercayaan yang rapuh.
Jika kepercayaan publik terus dibiarkan terkikis, yang kehilangan legitimasi bukan hanya kepemimpinan nasional, tetapi juga keyakinan bahwa demokrasi bekerja untuk rakyat.
Dan ketika keyakinan itu hilang, tidak ada putusan pengadilan atau mekanisme parlemen yang bisa mengembalikannya. Sebab jika selembar ijazah saja tidak lagi bisa dipercaya, atas dasar apa integritas dan legitimasi kepemimpinan hendak dipertahankan?
Disclaimer: Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis sebagai Wakil Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan dan tidak mewakili sikap resmi DPW PKB Sulawesi Selatan maupun DPP PKB. Artikel ini juga tidak dimaksudkan sebagai pembelaan atau penyerangan terhadap pihak mana pun.
Komentar