Oleh: Muhammad Agha Afkar, Pengamat Kebijakan Riset dan Pendidikan Tinggi.
Indonesia Vox, Opini – Setiap akhir tahun anggaran, drama yang sama terulang di hampir setiap perguruan tinggi di Indonesia: dosen-dosen yang memenangkan hibah penelitian atau pengabdian masyarakat berlomba mengejar tenggat pelaporan. Bukan karena kegiatan lapangan mereka terlambat — justru sebagian besar sudah selesai berbulan-bulan sebelumnya. Mereka terlambat karena satu hal: artikel jurnal yang menjadi luaran wajib belum terbit.
Ada yang terjebak di meja reviewer sejak enam bulan lalu. Ada yang ditolak setelah menunggu delapan bulan, dan harus mulai dari awal dengan jurnal lain. Ada yang sudah diterima tetapi menunggu jadwal penerbitan yang penuh hingga tahun depan. Dan di tengah semua itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan dengan lantang: apakah sistem luaran publikasi yang kita terapkan saat ini masih masuk akal?
Luaran Publikasi: Dari Tujuan Menjadi Ritual
Jangan salah paham — saya bukan menentang kewajiban publikasi sebagai luaran hibah. Justru sebaliknya. Publikasi adalah cara paling efektif untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dari dana publik tidak menguap begitu saja setelah kegiatan selesai.
Yang saya pertanyakan adalah bagaimana kita mendefinisikan “publikasi yang sah.”
Saat ini, ada kecenderungan di banyak institusi dan skema hibah untuk hanya mengakui publikasi di jurnal SINTA 1–3, atau bahkan hanya yang terindeks Scopus. Sementara itu, publikasi di jurnal SINTA 4–5 sering kali dianggap “kurang bergengsi” atau bahkan tidak dihitung sama sekali dalam penilaian kinerja.
Akibatnya, dosen terpaksa mengirim artikel mereka ke jurnal-jurnal dengan standar sangat tinggi, waktu review sangat panjang, dan biaya sangat mahal — bahkan ketika konten artikel mereka sebenarnya lebih cocok untuk jurnal yang lebih aplikatif dan terbaca oleh praktisi lapangan.
Ini bukan lagi soal kualitas. Ini sudah menjadi ritual yang memaksa orang untuk mengejar label, bukan substansi.
Realitas yang Tidak Nyaman: Tidak Semua Penelitian Layak untuk Scopus
Ini adalah kebenaran yang tidak nyaman, tetapi perlu dikatakan: tidak semua penelitian atau pengabdian masyarakat menghasilkan temuan yang cocok untuk jurnal bereputasi internasional.
Sebuah program pendampingan UMKM di desa terpencil mungkin sangat berdampak bagi masyarakat setempat dan memberikan pembelajaran berharga bagi praktisi lain — tetapi tidak menghasilkan kontribusi teori baru yang menjadi fokus jurnal Scopus. Sebuah inovasi metode pembelajaran di sekolah dasar mungkin sangat relevan untuk guru-guru di Indonesia — tetapi tidak menarik bagi audiens internasional yang konteksnya sangat berbeda.
Apakah ini berarti penelitian atau pengabdian tersebut tidak berharga? Tentu tidak.
Apakah ini berarti mereka tidak perlu dipublikasikan? Juga tidak.
Yang ini berarti adalah: kita perlu sistem publikasi yang lebih beragam, yang mengakui bahwa ada berbagai jenis pengetahuan dengan berbagai jenis audiens — dan semuanya sama-sama sah.
Jurnal Nasional sebagai Rumah yang Tepat
Di sinilah jurnal-jurnal nasional terakreditasi SINTA memainkan peran yang sangat strategis — dan sayangnya sering diabaikan.
Jurnal seperti AJAD, JPMN (SINTA 4), atau JPN Indonesia, PASAI, KJPKM Kawanad (SINTA 5) dirancang justru untuk menjadi rumah bagi jenis pengetahuan yang saya sebutkan tadi: pengetahuan aplikatif, kontekstual, dan relevan untuk audiens lokal atau nasional.
Mereka memiliki standar peer-review yang ketat — jangan salah sangka. Tetapi fokus mereka bukan pada orisinalitas teori global, melainkan pada relevansi praktis dan kualitas dokumentasi. Mereka terbaca oleh dosen lain, mahasiswa, praktisi lapangan, dan kadang-kadang bahkan oleh pembuat kebijakan di tingkat daerah.
Dengan kata lain: mereka adalah tempat yang tepat untuk jenis pengetahuan yang dihasilkan dari sebagian besar hibah pengabdian masyarakat di Indonesia.
Mengapa kita memaksa dosen untuk mengirim artikel mereka ke jurnal yang salah alamat, hanya karena kita terjebak dalam hierarki prestise yang tidak selalu relevan dengan konteks?
Biaya Tersembunyi dari Obsesi Prestise
Ada biaya tersembunyi yang jarang kita hitung ketika kita memaksa semua orang mengejar publikasi di jurnal tingkat tertinggi.
Biaya pertama adalah finansial. APC jurnal SINTA 1–2 atau Scopus bisa menghabiskan 20–50 persen dari total anggaran hibah kecil. Ini uang yang seharusnya bisa digunakan untuk memperluas cakupan program, membeli peralatan, atau memberikan honorarium yang layak kepada tim lapangan.
Biaya kedua adalah waktu. Ketika seorang dosen harus menunggu 6–12 bulan untuk proses review, itu adalah waktu yang hilang untuk mengajukan hibah berikutnya, membimbing mahasiswa, atau mengembangkan program lanjutan.
Biaya ketiga — dan ini yang paling berbahaya — adalah pengetahuan yang tidak pernah terpublikasi sama sekali. Berapa banyak laporan hibah yang berakhir di laci karena dosen menyerah setelah ditolak berkali-kali oleh jurnal bergengsi? Berapa banyak pembelajaran berharga yang hilang karena kita terlalu sombong untuk mempublikasikannya di jurnal yang “hanya” SINTA 4 atau SINTA 5?
Ini adalah kerugian yang tidak pernah muncul dalam laporan keuangan, tetapi dampaknya sangat nyata bagi ekosistem pengetahuan kita.
Apa yang Harus Dilakukan?
Pertama, lembaga pemberi hibah — baik Kemendikbud-Ristek, BRIN, maupun internal perguruan tinggi — harus merevisi kebijakan luaran publikasi. Selama jurnal tersebut terakreditasi SINTA (level berapapun) dan melalui proses peer-review yang transparan, ia harus dianggap sah sebagai luaran hibah. Titik.
Kedua, perguruan tinggi harus berhenti mendiskriminasi publikasi berdasarkan level SINTA dalam penilaian kinerja dosen. Konteks dan relevansi harus menjadi pertimbangan yang sama pentingnya dengan prestise.
Ketiga, kita perlu kampanye nasional untuk mengubah persepsi tentang jurnal SINTA 4–5. Mereka bukan jurnal “kelas dua.” Mereka adalah bagian integral dari ekosistem pengetahuan nasional yang sehat dan beragam.
Publikasi untuk Siapa?
Terakhir, saya ingin kita semua kembali kepada pertanyaan paling mendasar: untuk siapa kita mempublikasikan pengetahuan?
Jika jawabannya adalah “untuk masyarakat, untuk praktisi, untuk pembuat kebijakan, untuk mahasiswa” — maka jurnal nasional yang terbaca oleh audiens tersebut adalah pilihan yang paling masuk akal.
Jika jawabannya adalah “untuk komunitas akademik global yang sangat spesifik” — maka jurnal internasional adalah tempatnya.
Kedua jawaban itu sama-sama sah. Kedua jenis publikasi itu sama-sama penting. Dan sudah saatnya sistem kita mencerminkan keberagaman itu, bukan memaksakan satu standar tunggal yang tidak realistis dan tidak adil.
Penulis adalah Peneliti Junior, L-MSTI Indonesia. Telah terlibat dalam evaluasi kebijakan riset dan publikasi ilmiah di berbagai institusi pendidikan tinggi.
Komentar